PROBLEMA PILIHAN SOSIAL

PROBLEMA PILIHAN SOSIAL

• Pembagian Hak menjadi Barang  yang  Tidak Dapat Dibagi

Bagaimana dengan hak yang melekat pada tindakan atau peristiwa yang tidak dapat dibagi? Bagaimana hak-hak tersebut dapat dibagi?

                        Contohnya: misalkan terdapat kontitusi dengan ciri-ciri berikut ini:

Telah di tetapkan secara kontitusional sekelompok hak yang di pegang secara kolektif bukannya secara individual.

Distribusi hak-hak kontrol atas hak-hak yang di pegang secara kolektif ditetapkan secara konstitusional (misalnya kontrol yang sama bagi semua orang yang memenuhi syarat sebagai anggota atau warga negra).

Bentuk khusus hak-hak kontrol tidak di tetapkan secara kontitusional.

Pengertian tentang struktur hak yang melekat pada tindakan kolektif memberikan  pemahaman tertentu tentang setiap bentuk hak-hak pelaksanaan ini sekaligus kemungkinan bentuk-bentuk lain. Agar mampu menentukan pijakan dasar untuk menjabarkan masalah ini, penulis menampilkan beberapa permasalahan:

1. Bagi hampir semua kolektivitas tak satupun tindakan kolektif yang diambil,tetapi aliran tindakan seiring dengan perjalanan waktu. Fakta ini memunculkan sifatketerbagian parsial dari tindakan kolektif seiring perjalanan waktu, karena tindakan-tindakan dalam aliran ini adalah tindakan yang terpisah.
2. Tindakan kolektif yang berbeda merupakan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbeda bagi anggota-anggota pelaku kelompok yang berbeda.  Fakta ini memunculkan kemungkinan bahwa hak-hak untuk mengontrol tindakan kolektif tertentu dapat dialihkan  (dengan atau tanpa pertukaran hak yang berciri ganti rugi) kepada sub kelompok dalam kolektivitas tersebut.
3. Sarana umum yang di gunakan untuk membagi kontrol tindakan-tindakan  kelompok diantara anggotanya adalah pemberian suara, tetapi pemberian suara hanya dapat membawa kepentingan para anggota ketingkata tindakan kelompok secara tidak sempurna.
4. Kadang-kadang di asumsikan  bahwa untuk keputusan kolektif  yang terdiri atas dua alternatif, satu-satunya saranha yang dapat merealisasikan hak individu untuk mengontrol sebagian tindakan kelompok adalah suara, yang merupakan tindakan berpasangan.
5. Dalam kolektvitas yang terus berjalan dalam satu periode waktu, pengambilan keputusan tidak dilaksanakan seperti peristiwa yang berdiri sendiri. Pengambilan keputusan tersebut disertai dengan kampanye secara luas, pengorganisasian dan sering kali pendirian partai.

Butir-butir tentang karakter tindakan kelompok yang tidk dapat dibagi di atas menunjukan cara membagi hak-hak untuk mengontrol tindakan-tindakan tersebut, cara yang umum untuk digunakan dalam aturan keputusan kelompok. Dalam kolektivitas kelompok yang lebih besar masalah tetap melekat selama entitas yang di maksimalkan adalah individu tersebut dan ia memaksimalkan kepentingan individunya, karena jumlah individu yang banyak berarti bahwa tindakan individu sendiri memiliki efek sangat keicil pada keuntungan yang diharapkannya.

 

• Isu-isu Konstitusional dalam pembagian Hak-hak untuk mengontrol Tindakan-tindakan Kelompok.

Masalah-masalah yang dihadapai pelaku kelompok di tingkat konstitusional tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut (permaslahan tersebut tidak sepenuhnya independen, seperti yang ditujukan pada daftar ini).

1. Dengan mempertimbangkan bahwa hak-hak untuk mengontrol tindakan kelompok secara parsial didistribusikan di antara berbagai macam individu, suara dalam keputusan kolektif, yang  tunduk pada aturan keputusan tertentu adalah bentuk biasa hak semacam itu, tetapi ada alternatif-alternatif lain, seperti yang ditunjukan pada bagian sebelumnya .
2. Apapun bentuk hak-hak ini, ada perbedaan diantara berbagai individu yang memegangnya. Aturan atau prosedur yang akan menyelesaikan perbedaan ini dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berukut:
   1. Aturan-aturan yang menghasilkan tindakan kelompok harus memenuhi beberapa kriteria konsistensi atau rasionalitas.
   2. Aturan-aturan tersebut harys menghasilkan tindakan kelompok yang menggambarkan kepentingan para kelompok.
   3. Aturan-aturan tersebut harus  menghasilkan tindakan kelompok yang akan di implementasikan dengan kekuatan cukup kuat agar aturan tersebut efektif.
   4. Aturan-aturan tersebut harus menghasilkan tindakan yang tidak akan menhancurkan tindakan kelompok yang menyebabkan pemisahan atau pembrontakan pada pihak beberapa anggota.
   5. Masalah pendompleng yang terjadi pada peristiwa yang tidak dapat dibagi cenderung mendorong setiap individu dalam kolektivitas besar tidak menggunakan haknya untuk mengontrol secara parsial tindakan kolektif tersebut.

Masalah- masalah ini dpat kita lihat sebagai bagian dari pelaksanaan transisi mikro ke makro oleh pelaku kelompok. Masalah mikro ke makro di sini adalah masalah desain institusional: bagaimana cara menggabungkan hak-hak kontrol parsial ini untuk mengarahkan tindakan kelompok agar memenuhi kriteria konsistensi, kebenran, potensi tindakan, dan tidak bertentangan.

            Kebingungan intelektual tentang pilihan sosial

Konsep penemuan bahwa arah tindakan kolektif yang menyatakan kehendak umum, atau kehendak rakyat, menggambarkan setidaknya satu aspek bentuk-bentuk pilihan sosial sebelumnya, yang ditunjukkan oleh institusi pemula dengan siksaan. Dasar konseptual dengan siksaaan adalah konsep kekuatan adikodrati yang akan melindungi terdakwa dari kekuatan alam jika ia tidak bersalah. Masalah yang paling penting adalah paradoks Condorcet, yaitu bahwa preferensi individual yang konsisten dapat menghasilkan dengan aturan keputusan mayoritas pilihan-pilhan sosial tidsak tetap. Arrow (1951) menunjukkan bahwa tidak ada aturan keputusan yang mengagregasi preferensi-preferensi atau suara-suara individual akan selalu menghasilkan pilihan sosial konsisten. Untuk pilihan sosial mengenai peristiwa-peristiwa yang tidap dibagi lagi. Sumber-sumber yang biasanya digunakan para individu memiliki bentuk beberapa jenis hak yang mempengaruhi hasil keputusan setiap kelompok.

• Kemunculan proses-proses dan institusi-institusi untuk pilihan sosial.

Melihat pilihan sosial terjadi di berbagai lingkungan yang tidak memiliki institusi formal untuk pengambilan keputusan untuk meminimal sebenarnya bermanfaat. Salah satu institusi ini adalah kelompok- kelompok kecil.

            Proses pengambilan keputusan Alamiah dalam kelompok-kelompok kecil.

Salah satu kasus pengambilan kelompok kecil terjadi dalam komune. Komune adalah sistem tindakan yang tertutup, dengan sedikit hubungn dengan luar. Para anggota seringkali tidak dapat dibedakan dari segi kekuasaan formal, bisa jadi ada beberapa kualifikasi untuk keanggotaan tersebut, mencapai usia tertentu atau diterima sebagai anggota baru dari luar melalui keputusan kolektif anggota yang ada. Banyak komune tidak memiliki aturan keputusan formal. Contohnya: pertama, tidak ada keputusan formal. Kedua, ada keinginan umum diantara anggota untuk mencapai konsensus yaitu mencapai keputusan akhir yang disetujui semua. Ketiga, sering ada keinginan dari semua sebagaian besar anggota untuk menghindari suara. Keempat, proses tersebut tidak hanya menyatakan posisi seseorang tyetapi juga diskusi yang luas. Satu-satunya prbedaan adalah bahwa implikasi keputusan pada berbagai peristiwa lain dimasukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Karena itu pada teori bab ini, memprediksi dua kemungkinan hasilm keputusan kolektif oleh kelompok kecil, yang bergantung pada apakah ada diskusi luas tentang implikasi keputusan tentang kepentingan lain atau tidak. Dengan kata lain, bahwa tindakan kelmpok menimbulkan eksternalitas pada setiap anggota kolektivita tersebut. Kecuali jika bobot eksternalitas positif tindakan lebih besar daripada bobit eksternalitas negatif,

Satu point yang tentang tindakan yang diambil para anggota kelompo-kelomok kecil dalam diskusi diperluas harus ditunjukan karena memperjelas implikasi keputusan pada peristiwa lain yang penting para anggota. Dua prediksi diatas memiliki aspek tidak memuaskan. Pertama, adalah bahwa apa yang terjadi tidak di ungkapkan ketika ada tiga hasil alternatif atau lebih. Aspek kedua yang tidak memuaskan dari prediksi ini adalah pengambilan keputusan kolektif gabungan.

Dapatkah teori menjelaskan kemunculan norma? Jawabannya pasti dapat. Pengambilan keputusan kolektive adalah lingkungan dimana tindakan setiap pelaku, selama tindakan tersebut mampengaruhi hasil , menimbulkan eksternalitas pada setiap individual lain dan memiliki konsekuensi juga pada pelakuy kelompok. Di lingkunan semacm itu norma yang menguntungkan semua adalah norma gabungan sehingga dikatakan bahwa tidak ada seorng pun dapat mengambil sebuah posisi yang tidak dapat dibenarkan dari segi keuntungan bagi kolektivitas atau untuk semua anggotanya.

            Teori Etika : Bagaimana Cara Menentukan Tindakan Yang Benar

Menurut beberapa ahli filsafat Moral penentuan ini pada dasarnya adalah persoalan pribadi: mereka menanyakan bagaimana seorang individu, pelaku orang, mengapa moral sesuatu hal yang di kerjakan. Hukum moral Kant adalah jawaban yang terbaik untuk persoalan ini. Menurut Raws (1971) dan Nozick (1974), persoalan tersebut adalah persoalan sosial, mereka menanyakan apakah kebijakan atau hukum adalah moral, benar, adil. Persoalan ini ditanyakan bukan pada seseorang tetapi pada pelaku kelompok, biasanya masyarakat dengan agen pemerintah seperangkat undang-undang. Para ahli filsafat moral sering mengambil beberapa prinsip fundamental sebagai titik awal mereka menentukan  apa yang benar. Prinsip semacam itu tidak menetapkan apa yang benar tetapi memberikan sebuah prosedur untuk membedakan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Prinsip semacam itu mengidentifikasi sebagian tindakan tertentu sebagai tindakan benar atau salah (spesifikasi seperti membunuh orang lain selalu salah atau bahwa membantu orang lain itu selalu benar). Karena prinsip tersewbut menghasilkan sebuah keputusan tentang apa yang benar atau salah yang didasarkan pada pertimbangan tindakan dalam konteks sosial tertentu, prinsip semacam ini sangat sesuai dengan teori tindakan sosial positif.

Efisiensi dan Etika

Idealisasi proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok kecil, kelompok yang bersatu padu. Idealisasi pada pengertian bahwa jarang ada atau tidak pernah ada penghilangan penuh kepentingan diri sendiri/proses pengambilan keputusan akan memberikan hasil efisien secara sosial, dengan cara yang analog secara tepat dengan pasar eksternalitas yang di implikan Coase (1960) sebagai sarana untuk mencapai hasil efisien secara sosial.

Masing – masing pelaku meraskan kepentingan tersebut dan pentingnya setiap pelaku lain secara benar masing-masingakan mendukung hasil yang sama, hasil efisien secara sosial dan benar secara moral, yang optimal untuk kolektivitas sebagai pelaku kelompok. Menurut prediksi tersebut muncul sebagai norma gabungan dimana setiap pelaku menyerahkan hak untuk menentukan tindakannya kepada para pelaku lain sebagai kolektif.

            Pengambilan keputusan Eksekutif

Beberapa proses karakteristik yang di jumpai dalam pengambilan keputusan eksekutif mungkin menambah pengetahuan tentang pilihan sosial. Satu fenomena yang menjadi karakteristik banyak proses pengambilan keputusan eksekutif adalah fenomena konsensus tinggi tentang sebuah strategi. Pengambilan keputusan dalam kelompk kecil bukan satu-satunya bentuk pilhan sosial yang mensejajarkan sebuah struktur dengan struktur eksekutif yang dikelilingi anak buah.

 

 

            Perbedaan pendapat Terstruktur

Institusi perbedaan pendapat terstruktur ini adalah institusi yang melepaskan kepentingan anak buah pada kemajuan dari tindakan menemukan dan mendudkung alternatif yang akan diterima oleh eksekutif, dan memberikan tugas berbada pada bawahanya; menunjukan konsekuensi alternatif yang diserahkan secara acak.

            Pengambilan keputusan dan konflik pada komunitas

Peristiwa tentang apa pilihan sosial yang akan diambil penulis menyebutnya peristiwa konflik. Apakah peristiwa lain dan para pelaku yang dilibatkan dalam proses bergantung pada tindakan strategis para pelaku yang memiliki kepntingan awal pada hasil peristiwa konflik tersebut. Dalam pembahasan ini yang melmbangkan satu tindakan yang diambil dalam konflik komunitas, sekelompok pelaku tidak mengontrol sepasang peristiwa konflik yang memasukan peristiwa baru kedalam sistem tindakan tersebut.

 

 

 

            Karakteristik Pilihan Sosial yang Tidak Normal.

Beberapa karakteristik umum transisis mikro kemakro dapat di gali dari kajian proses pilihan sosial yang melampaui atau terletak diluar struktur institusional formal bab ini:

1. Biasanya ada  penarikan kembali kredit ( yaitu, penggunaan kekuasaan) yang dipegang secara langsung atau tidak langsung dari para pelaku yang memiliki hak kontrol atas pilihan sosial.
2. Relevansi kekuasaan potensial pelaku jelas kelihatan.
3. Ada tekanan normatif terhadap konsensus, tidak mendukung hasil yang tidak dapat dibenarkan dari segi kebaikan kolektif dan tidak mengambil sebuah pilihan pada keputusan tersebut.
4. Sering ada beberapa institusi untuk mendapatkan informasi tentang implikasi hasil alternatif yang diisolasi dari kepentingan pribadi para pelaku yang memberikan informasi tersebut.
5. Pada periode pendahulu sebuah keputusan, ada perhatian yang difokuskan pada ketergantungan peristiwa lain pada hasil pilihan sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitan materi di atas dengan isu-isu sosial Kontemporer.

            Contoh kasus:

1.  pencalonan Gubernur dan Calon wakil Gubernur DKI Jakarta

Para calon pemimpin pemerintahan /khususnya calon Gubernur dan calon wakil Gubernur DKI Jakarata  itu selalu berkampanye dan mengobral janji kepada rakyat, khususnya rakyat miskin yang dengan mudah “di jejali” janji-janji manis, kaum miskin di sini hanya di jadikan sebagai pencitraan saja. Karena dapat dengan mudah  kaum miskin di perdaya oleh para penguasa yang berkuasa dengan mengumbar janji-janji untuk mengeluarkan kaum miskin dari kemiskinan, tetapi setelah para calon pemimpin itu terpilih mereka malah mengabaikan kaum miskin ini, bahkan cenderung mengesampingkan para kaum miskin dan mereka pun semakin terpuruk dalam kemiskinan. Ini seharusnya menjadi PR bagi para calon pemimpin yang mempunyai kekuasaan,untuk menepati janji-janji yang telah di kampanyekannya.

1. 2.      Banyak mobil mewah hobi “minum” premium

Dengan  melihat hasil sidang paripurna kemarin menelurkan hasil sidang bahwa tidak akan terjadi kenaikan BBM pada tanggal 1 April, banyak masyarakat kalangan atas yang  menggunakan Premium bersubsidi, dan yang kita tahu bahwa BBM bersubsidi hanya di berikan kepada masyarakat tidak mampu, tetapi mobil-mobil mewah ini justru tidak menghiraukan petugas yang menegurnya, padahal para petugas SPBU sudah sering mengingatkan, mereka berpendapat bahwa prenium bersubsidi ini lebih murah di bandingkan harga Pertamax tersebut.mereka berasumsi jika mengisi pertamax itu lebih mahal dan mereka juga mengatakan bahwa masih ada keperluan lain yang harus di penuhi,sehingga mereka lebih memilih premium bersubsidi yang lebih murah. jika sudah terjadi seperti ini maka subsidi premium sudah salah sasaran yang seharusnya di peruntukan untuk rakyat kalangan bawah. Kasus ini menjadi problema pilihan sosial, yang dimana pemerintah harus dengan bijak memberikan pilihan tentang Dampak dari Isu kenaikan BBM.